Kelas

Sejak tahun 2004, program KB (yang kini disebut dengan program Bangga Kencana- Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di tingkat kabupaten/kota dibiayai dan diatur oleh pemerintah setempat. Kondisi ini membawa pada situasi yang tidak kondusif untuk mengembangkan program yang efektif. BKKBN Pusat sebagai lembaga yang memiliki tugas pengembangan program Bangga Kencana secara nasional tidak selalu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi prioritas pembangunan daerah.  Hal ini membuat struktur perencanaan program terputus, termasuk dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Padahal ada banyak potensi daerah yang belum optimal termanfaatkan, seperti potensi pendanaan, penggerakan, kecakapan sumber daya manusia, media, dll. Itulah sebabnya diperlukan ketrampilan advokasi yang memadai bagi pengelola program dan pemangku kebijakan untuk Bangga Kencana sehingga isu Bangga Kencana dapat dilihat sebagai isu yang lintas sektor, strategis, dan signikan dalam memberikan daya ungkit untuk pembangunan di daerah yang berkelanjutan. Dengan mengikuti kelas ini, peserta akan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkannya dalam menerapkan proses advokasi yang efektif. Peserta akan dilatih untuk membedakan proses advokasi dan proses komunikasi, mampu memilih sasaran advokasi yang tepat, mampu memformulasikan permintaan, dapat membangun permintaan berdasarkkan data, dapat mengembangkan lembar kerja advokasi, termasuk mampu mengorganisir kelompok kerja advokasi.

familyplanning.id@gmail.com